Sumber : Media Indonesia
TRANSFORMASI menuju logistik hijau membutuhkan dukungan pembiayaan dan teknologi agar penerapannya dapat berjalan lebih luas dan terukur. Upaya tersebut mencakup pengurangan emisi kendaraan operasional, efisiensi penggunaan energi, hingga pemanfaatan teknologi rendah karbon dalam kegiatan distribusi barang.
Sektor logistik memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau karena menjadi penghubung utama aktivitas industri, perdagangan, dan rantai pasok nasional. Namun, penerapan praktik logistik berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya biaya investasi, keterbatasan akses pembiayaan, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar keberlanjutan.
Salah satu upaya mendorong percepatan transformasi tersebut dilakukan melalui pembentukan Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI). Asosiasi yang baru melaksanakan peluncuran pada Kamis (29/10) itu, diharapkan menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas penerapan praktik logistik ramah lingkungan.
Dewan Penasihat Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan Agus Justianto mengatakan, kehadiran APGLI untuk memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim.
Menurutnya, upaya mencapai keseimbangan emisi dan penyerapan karbon tidak dapat hanya mengandalkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dukungan dari sektor lain, termasuk transportasi, logistik, industri, dan rantai pasok, juga diperlukan agar target penurunan emisi dapat tercapai.
“Penerapan green logistics melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, optimalisasi transportasi, teknologi rendah karbon, dan praktik rantai pasok berkelanjutan harus menjadi bagian dari aksi nyata pembangunan rendah karbon Indonesia,” ujar Agus dalam keterangan resminya.
Ketua Umum APGLI Netty Sri Rejeki mengatakan, langkah awal penerapan logistik hijau perlu dimulai dengan mengukur emisi yang dihasilkan dari aktivitas pengangkutan barang. Penghitungan tersebut perlu mencakup seluruh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, sehingga perusahaan memiliki dasar untuk menentukan langkah pengurangan emisi.
Menurut Netty, pencatatan emisi juga dapat membantu perusahaan mengevaluasi kegiatan operasional sekaligus mengidentifikasi peluang efisiensi. Dengan demikian, penerapan logistik hijau tidak hanya berorientasi pada pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga perbaikan kinerja usaha.
“Saya rasa untuk ke depannya, harus ada catatan emisi gas buang yang dihasilkan para pengusaha logistik dari angkutan barang, baik darat, laut, maupun udara yang mereka lakukan,” kata Netty.
Urgensi pengurangan emisi di sektor tersebut tercermin dari kontribusi transportasi terhadap emisi nasional. Data WRI Indonesia menunjukkan sektor transportasi menyumbang 27% dari total emisi gas rumah kaca nasional yang mencapai 165.788 juta ton CO2e pada 2023. Sebanyak 93% emisi sektor transportasi berasal dari transportasi darat, seiring tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.
Untuk mendorong penerapan praktik tersebut, APGLI menyiapkan sejumlah program, antara lain edukasi dan penghitungan karbon secara gratis bagi perusahaan, pengembangan Green Logistic Zone, penyelenggaraan webinar, serta publikasi. Asosiasi juga menjajaki kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dalam kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari upaya kompensasi karbon.
Netty menambahkan, penerapan logistik hijau sebenarnya dapat dimulai dari pembenahan operasional yang sudah berjalan, salah satunya melalui perawatan armada secara berkala sesuai petunjuk pabrikan. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kinerja kendaraan sekaligus mencegah emisi gas buang yang berlebihan. Meski demikian, percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi masih terkendala harga investasi yang relatif tinggi.
Ia menyoroti harga truk listrik yang masih mahal akibat besarnya beban biaya masuk. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan tarif impor agar pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
“Kalau bisa dari Kementerian Keuangan atau Kemenko Perekonomian, meninjau ulang tarif 40% biaya masuk truk listrik. Kami sangat terkendala dengan harga. Tetapi kami ingin berubah menjadi hijau,” ujarnya.
Dari sisi daya saing, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hartanto menilai pengembangan logistik hijau perlu berjalan beriringan dengan pembenahan sistem logistik nasional. Dia menyebut posisi Indonesia dalam indeks logistik masih berada di peringkat keenam, di bawah Filipina dan Thailand. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan media diperlukan untuk mempercepat perbaikan sektor tersebut.
Hartanto juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan harga barang antara wilayah barat dan timur Indonesia. Harga semen di wilayah barat berada pada kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per sak, sedangkan di wilayah timur masih lebih dari Rp200.000 per sak. Program tol laut telah membantu menekan disparitas harga, tetapi efisiensi distribusi dan pemerataan infrastruktur masih perlu ditingkatkan.
Selain pembenahan distribusi, dia menilai industri logistik perlu mengikuti perkembangan teknologi dan standar keberlanjutan global. Pengembangan pelabuhan hijau atau green port serta koridor logistik hijau atau green corridor menjadi bagian dari langkah yang perlu diperkuat. Penerapannya membutuhkan dukungan infrastruktur, teknologi, serta sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mengenai operasional rendah emisi.
Sementara itu, Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) Y.W. Junardy menekankan pentingnya dukungan lembaga keuangan untuk mempercepat transisi sektor logistik menuju penggunaan energi terbarukan. Menurut dia, kebutuhan investasi dalam pengembangan teknologi dan perubahan operasional tidak dapat dipenuhi hanya melalui kemampuan internal perusahaan. Karena itu, akses pembiayaan transisi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan perlu diperluas.
Junardy mengatakan, prinsip keberlanjutan juga harus menjadi bagian dari strategi utama perusahaan, bukan sekadar program tambahan. Hal tersebut mencakup keputusan investasi, penggunaan teknologi, efisiensi energi, keselamatan pekerja, hingga pengurangan emisi. Perusahaan perlu menetapkan target yang jelas, mengukur dampak kegiatan operasional, serta menyampaikan perkembangannya secara transparan.
“Kalau kita tidak ada sustainability strategy, itu perlu embedded masuk ke dalam satu strategi perusahaan, bukan sebuah yang terpisah,” ujarnya. (E-4)